PERMASALAHAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Rikhi Benindo Maghaz


Rikhi Benindo Maghaz(1*)

(1) Kejaksaan Republik Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


In the case handling of narcotics abuse, the public prosecutor at the Padang District Attorney’s Office only proceed articles that had been suspected by the investigator, without proving accurately the status of the narcotics abuser. This research is aiming to understand the handling of narcotics abuse and its issues during the prosecution process at the Padang District Attorney’s Office. This research is using empirical normative research methodology. Based on the research, the public prosecutor at the Padang District Attorney’s Office did not precisely investigate and probe material evidence related to the status of the perpetrators of narcotics abuse. As a result, in indictment letter, the case of narcotics abuses always being overlaid with the harsher indictment articles, namely Article 111, 112, or 114 of Law Number 35 of 2009, which detention be applicable to the perpetrators. Supposing only a single indictment of article 127 is applied, the perpetrator of the narcotics abuse shall not be detained as stipulated in Article 21 paragraph (4) of KUHAP. This condition is clearly detrimental to the narcotics abuser, especially those people in addiction or victims of narcotics abuse, where they should be placed at the Rehabilitation Institute. Due to the absence of public prosecutor's meticulous attempt in probing material evidence related to the status of the perpetrators of narcotics abuse, it may cause false sentence declared by the judge.

Keywords


Prosecution; Criminal Acts; Abuse; Narcotics.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku:

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Dudu Duswara Machmudin, Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, 2000.

Eddy. OS. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma, 2016.

F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2005.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

------, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rieneka Cipta, 2008.

Jurnal:

Asrianto Zainal, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditnjau Dari Aspek Kriminologi, Jurnal Al Ad’li, Vol.6, 2013.

Cardiana Harahap, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Narkotika, USU Law Jurnal, Vol.4, 2017.

Fredy Wahyu Putra Adhyaksa, Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

Gilang Fajar Shadiq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Pshycoactive Substance Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.1, 2017.

Wisnu Djati Dewangga, Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Angota Kepolisian, Jurnal Jurisprudence, Vol.4, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67).

Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) Nomor: 029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1961).




DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Rikhi Benindo Maghaz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh