PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA DALAM PERALIHAN TANAH KARENA PEWARISAN DI KOTA BUKITTINGGI

Beatrix Benni, Kurniawarman Kurniawarman, Anisa Rahman


Beatrix Benni(1*), Kurniawarman Kurniawarman(2), Anisa Rahman(3)

(1) Ikatan Notaris Indonesia
(2) Fakultas Hukum Universitas Andalas
(3) Magister Kenotariatan Universitas Andalas
(*) Corresponding Author

Abstract


The analysis of Article 51 PP 24/1997 explains the registration of the transfer of rights as yet there is no inheritance distribution, so that the inheritance is still in joint ownership, when the right holders agree to share their rights into the rights of each right holder then inheritance based on a joint rights deed made by PPAT. Article 111 paragraph (4) and paragraph 5 PMNA / KBN 3/1997 explain that at the time of registration of the transfer of rights if the heirs agree to give rights to inherited land to one person, it can be proven by deed of deed in the form of deed Notary or in the form deed under the hand. Implementation in Bukittinggi, registration of the transfer of rights cannot use the deed of distribution of inheritance which is carried out in conjunction with the process of inheritance but must be based on the deed of distribution of joint rights made by PPAT. The research issue raised in this article is to find out how the drafting of sharing of joint rights in the transfer of land due to inheritance? how is the distribution of inheritance to land as a joint asset in the family? The approach used by researchers is an Empirical Juridical approach. The results showed that the sharing of shared rights was made with a joint deed of rights distribution by PPAT with due observance to the provisions of Article 51 of Government Regulation Number 24 of 1997. Distribution of inheritance to land as shared assets in the family in the city of Bukittinggi was based on an agreement between the heirs to give up their rights - however, as to who the heirs are entitled to, the land is based on the Civil Code applicable to the testator.

Keywords


Deed; Joint Rights; Land Transition; Pewarisan; Bukittinggi.

Full Text:

PDF

References


Bella Audina, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Yang Tidak Dilakukan Oleh Masyarakat Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Fatwa Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Chindy F. Lamia, Peralihan Hak Atas Tanah Warisan, Jurnal Lex Privatum, Volume 2, Nomor 3, 2014.

Nur Nafa Maulida Atlanta, Dominikus Rato, Emi Zulaika, Studi Komparasi Hak Waris dalam Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5, Nomor 3, 2018.

Ida Ayu Ide Dinda Paramita, I Gede Yusa I, Wayan Wiryawan, Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah, Jurnal Kerha Semesta, Volume 6, Nomor 2, 2018.

Idham, Pendaftaran Tanah Dan Penerbitan Sertifikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (Ftz) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Jasmir, Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Melisa Ongkowijoyo, Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa, Spirit Pro Patria, Volume IV, Nomor 2, 2018.

M. Nasikhul Umam Al-Mabruri,“Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgelijk Wetboek”, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.

Maimun Namawi, Kontekstualisasi Hukum Waris Islam dalam Tradisi Masyarakat Pamekasan Madura Perspektif Maslahah Najm Al-Din Al-Tufi, Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2015.

Saraswati, Pelaksanaan Balik Nama Hak Milik Tanah Yang Diperoleh Berdasarkan Waris Di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Volume 3, Nomor 3, 2015.

Silvana Mukti Djayanti, Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Surat Keterangan Waris Untuk Pendaftaran Tanah, Jurnal Legal Opinion, Volume 5, Nomor 1, 2017.

Siti Nur Hasanatus S, Pembagian Waris Tanah Lanang Dan Tanah Wadon Menurut Perspektif Hukum Islam, Volume 2, Nomor 2, 2012.

Tatik Arjiati, Lathifah Hanim, Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 1, 2017.




DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.175

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Beatrix Benni

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh