PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Hartono Hartono


Hartono Hartono(1*)

(1) Universitas Surabaya
(*) Corresponding Author

Abstract


Current bribery is very much happening in various regions of Indonesia and this can be seen from the increasingly widespread acts of abuse and abuse of the authority of law enforcement officers and can not be separated from the various things that make the occurrence of various bribery and wrong actions the other is done by Advocates who are part of one of the law enforcement officers in Indonesia, Advocates should be an example for the community and other law enforcement officials to obey and enforce the law. This research was conducted using normative juridical and statute approach, conducting studies on applicable laws and regulations and other regulations relating to the subject matter discussed in this research. The results of this study indicate that the application of sanctions to Advocates as perpetrators of bribery is subject to criminal penalties as stipulated in (Criminal Law, bribery law andthe law to eradicate corruption) and also the application of sanctions for Advocates' Code of Ethics.

Keywords


Criminal Acts; Bribery; Corruption; Advocate; Sanctions.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Andrianto Nico dan Johansyah Prima Ludy, Korupsi Di Daerah Modus Operandi & Peta Jalan Pencegahannya, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, KencanaPranada Media Group, Jakarta, 2008.

Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soemodiharjo Dyatmiko. R, Mencegah Dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya Di Indonesia, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.

Wahid Abdul, Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.

Jurnal

Agus Raharjo & Sunaryo, Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya, Jurnal Media Hukum, Vol.21 2014

Erman Rajagukguk, Advokat Dan Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 15 2008

Fiska Maulidian Nugroho, Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat, Rechtidee, Vol 11 2016

Muryanti, Tindakan Korupsi Sebagai Tindakan Imoral Dalam Perspektif Fungsional (Kajian Film Korupsi Dan Kita:Rumah Perkara), Profetik Jurnal Komunikasi, Vol 11 2018.

Odie Faiz Guslan, Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4 2018.

RB. Soemanto, Sudarto, Sudarsana, Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi, Yustisia Jurnal Hukum, Vol 3 2014

Russel Butarbutar, Modus Operandi Dan Pertanggung Jawaban Pidana Suap Korporasi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 2017.

Sjahruddin Rasul, Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 21 2009

Vidya Prahassacitta, Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 47 2017

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Kode Etik Advokat.




DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.181

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Hartono Hartono

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh