PERAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP TANAH DI KECAMATAN TEMPUK TENGOH KOTA LHOKSEUMAWE

Ucha Hadi Putri


Ucha Hadi Putri(1*)

(1) Universitas Andalas
(*) Corresponding Author

Abstract


There are three inheritance legal systems in Indonesia, namely, Islamic inheritance legal system, Customary inheritance legal system and Civil inheritance legal system. The people of Aceh adhere to a parental kinship system, meaning the inheritance system in giving the position of sons and daughters, that is, equally have the opportunity to become heirs. Based on Law Number 40 of 1999 Concerning Aceh's Privileges in Article 3 paragraph 2, it is agreed that Aceh is a Special Region in the fields of adat, religion, and education. The government provides space for local communities to restore existing adat in the community, one of which is to approve the inheritance dispute that was approved by the Majelis Adat Aceh. The author is interested in conducting research on the role of the Majelis Adat Aceh in resolving inheritance disputes over land in the teungoh sub-district of Lhokseumawe, the author uses empirical juridical methods in the field at the research site with the source of the law or debate requested requested. The role of the Majelis Adat Aceh in completing the legalization has not been completed properly, from the administrative system also the application of the decision of the Majelis Adat Aceh.

Keywords


Role; Majelis Adat Aceh; Inheritance Dispute.

Full Text:

PDF

References


Abdurrahaman, 2009, Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh.

Abdurrahman, “ Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat”, dalam Qanun Jurnal Ilmu Hukum No. 50 Edisi April 2010.

Emman Suparman, Hukum Waris Islam, Rajawali Press, Bandung, 2005, hlm. 12

Hurgronje, C.Snouck, The Achehnese, W.S. O'Sullivan, (terj.), Vol. I, Leyden: E.J. Brill, 1906.

Ilyas, 2010, Eksistensi Dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong Suatu Peneleitian di Kabupaten Aceh Besar, Kanun No. 50 Edisi April 2010.

Isa Sulaiman dan T. Syamsuddin, (2002), Pedoman Adat Aceh: Peradilan Adat dan Hukum Adat, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA).

Juniarti, 2006, Peran Strategis Peradilan Adat Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal, Badan Litbang Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS) Aceh

Kamaruddin, dkk., “Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat”, Walisongo, Vol. 21, No. 1, Mei 2013.

Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum”, Kanun, No. 50 Edisi April 2010.

Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh,” HANAFA: Jurnal Studia Islamika, Vol 8 No 2, Desember 2011.

Mahadi, 1980, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Adat, BPHN, Banda Aceh.

Moehammad Hoesin, 1970, Adat aceh, Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daeerah Istimewa Aceh, Banda Aceh

Moh. Koesnoe, 1979, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press

Nova Yarsina, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2018

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Satria Effendi Zein, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Kencana, Jakarta

Salmawati, 2019, Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No. 2, 2019

Sulaiman dan T. Syamsuddin, 2002, Pedoman Adat Aceh:Peradilan Adat dan Hukum Adat, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA)

Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Penerbit: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1979, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academica, Jakarta

T. Ibrahim El Hakimy, 2001, Hakim Perdamian Desa Sebagai Ujung Tombak Pencipta Kerukunan Dan Ketertiban Masyrakata, LAKA NAD, Banda Aceh

Tim penyusun, 2012, Pedoman Peradilan Adat Di Aceh, edisi ke-2, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.

Wirjono Projodikoro, 1983, Hukum Warisan di Indonesia. Sumur, Bandung.

Zaka Firma Aditya, 2019, Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 1, April 2019

https://media.neliti.com/media/publications/164922-ID-efektifitas-penyelesaian-sengketa-warisan.pdf, diakses tanggal 28 Februari 2017.




DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.198

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ucha Hadi Putri

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh