PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEKERJA DAN PERUSAHAAN TENTANG HAK ATAS INFORMASI

Izza Hasna Fuada


Izza Hasna Fuada(1*)

(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


The Disputes between employees of PT. Pos Indonesia (Persero) and PT. Pos Indonesia (Persero) Regional II Padang were happened by the failure of workers in the selection to be Head of Subdivision Post Office, in particular with the medical test. The dispute unfortunately was also escalated by the request for information disclosure which is not granted by the committee. The study aims to  is address on the question on how to resolve disputes between workers and companies about the right to information on the final recruitment’s selection of employees in particular with PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) for head of subdivision in the post office. Aside of that, the author also would like to know whether the legal consequences of the central information commission’s decision number: 1356/KIP-PS-A-M/2014 in resolving disputes between workers and companies on the right to information. By using the empirical juridical methods, the result shows that the dispute between workers and PT. Pos Indonesia (Persero) companies Regional II Padang can be settled by the Central Information Commission on Mediation and public information is a right for public as also regulated in Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness.


Keywords


Dispute Resolution; Workers; Companies; Right to Information.

Full Text:

PDF

References


Buku

Agus Widjayanto et.al, Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2015

Dyah aryani et.al, Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif (Putusan Komisi Informasi dari Proses Adjudikasi Nonlitigasi, Memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan), Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta Pusat, 2014

Dyah Aryani dan Yhannu Setyawan, Buku Saku Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2015

Evy Trislo D, Kajian Kelembagaan Komisi Informasi, Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2015

Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab sekitar Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2008

Jurnal

Afrizal dan Sudarman, 2017, Peningkatan Kepatuhan Badan Publik Dalam Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat, Volume 3 Nomor 1, Jurnal Community

Ahmad Subhan, 2016, Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintah, Vol.21/No.3, Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan.

Angretta Lolita dan Muhammad Abudan, Kewenangan Komisi Informasi Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus : Forum Diskusi Suporter Indonesia Melawan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), Jurnal Hukum Adigama

Ari Cahyo Nugroho, 2017, Komunikasi Kelompok, Diskursif, dan Public Space (Studi Kasus Fenomena Eksistensi Diskursif di lingkungan KIP daerah Provinsi Bengkulu), Vol 21 No. 2, Jurnal Studi Komunikasi dan Media

AS DW, P Harsasto, N Marlina, “Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Tengah,” (2016), Jurnal Of Politic and Goverment Studies 6

Fauzi Syam, 2015, Hak Atas Informasi dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi, Volume VIII Nomor I, Jurnal Inovatif

Krisdawati Sadhana, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, CV. Citrab Malang, Malang, 2010, hal. 132

Muhammad Usman Noor, 2019, Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade UU Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 7 No. 1, Khizanah a-Hikmah, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan

Suhendar Ade, “Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governace (Implementasi UU No. 14 Tahun 2008), Jurnal Keterbukaan Informasi Publik

Renowati, Endang, “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance antara Das Solen dan Das Sein” (2012), Jurnal Perspektif”

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Peraturan Komisi Inforamsi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.




DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.225

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 IZZA HASNA FUADA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal Cendekia Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh