PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA PADANG
Eka Susanti(1*)
(1) Ikatan Notaris Indonesia
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aflinda Dewi, (2019). Peningkatan Hak Guna Bangunan Rumah Tinggal Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik Di Atas Hak Pengelolaan. Jurnal Cendikia Hukum, 5 (1), 18-31.
Beatrix Benni, (2019). Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Dalam Peralihan Tanah Karena Pewarisan Di Kota Bukittinggi. Jurnal Cendikia Hukum, 5 (1), 65-76.
Budi Ispriyarso, (2018). Penggunaan Peraturan Bupati Untuk Mengatur Harga Tanah Dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak Katas Tanah dan Bangunan. Administrative Law & Governance Journal, 1 (4), 363-370.
Eko Puji Hartono, (2018). Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Jurnal Akta, 5 (1), 159-166.
Ilyas, Wirawan. B, Richard. 2013, Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya, Salemba Empat, Jakarta.
Intifada Atin Nisya, (2019). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pejabat pembuat AKTA tanah (PPAT), Jurnal Hukum Bisnis, 3 (1), 88-106)
Laurensius Arliman S, (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, Soumatera Law Review, 1 (1).
Mahdi Syahbandir, (2016). Peranan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 18 (2), 299-318.
Marihot Pahala Siahaan, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek,Edisi I Cet. I, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Marlon Gustia, (2016). Penerapan Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jurnal Ius, 4 (1),96-108.
Rochmat Soemitro, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan I, Edisi revisi, Refika Aditama, Bandung.
Suryanto, (2018). Analisis Potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, 3 (3), 273-281.
Wa Ode Nurfitria, (2017). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 5 (1), 99-105.
Windi, (2015). Analisis Dasar Pengenaan dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate. Jurnal Emba, 3 (4), 334-344.
Wirawan B. Ilyas, 2004, Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
Witri, (2016). Analisis Pelimpahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan). Jurnal Perpajakan, 9 (1), 1-9.
DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.240
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 JCH (Jurnal Cendekia Hukum)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh
Indexing by