PERAN LEMBAGA CATATAN SIPIL TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Laurensius Arliman S


Laurensius Arliman S(1*)

(1) STIH Padang
(*) Corresponding Author

Abstract


The legal aspect of civil registration is to obtain as much legal certainty as possible about personal events. Civil registration institutions are government institutions, the state administrative agency in charge, serves to record all family events and has the right, the authority to issue provisions in the field of population and citizenship. As a result of recording and publishing the provision, it has a legal connection with one's civil status or individual law. With the enactment of Law 1 of 1974 concerning Marriage and PP 9 of 1975 as implementing regulations, the public needs for Civil Registry Institutions are increasingly important. Research on this scientific work was a type of normative legal research. Civil records had carried out the tasks carried out by the state well, namely by serving each party who will report the mixed marriages carried out by the parties as well as possible, which is a problem is the lack of public awareness of the importance of the reporting. The implementation of mixed marriages can be carried out if the parties have fulfilled all the requirements determined by the law as contained in Article 60 Paragraph (1) of Law 1 Year 1974. Whereas the Record Institution was only tasked to record the mixed marriage events. Every legal act carried out by any particular person has an impact or effect both for himself and for the other party. No exception in mixed marriages is the legal consequences that arise, both for mixed marriages and for children born from the mixed marriages.

Keywords


Civil Registry Institution; Mixed Marriage; Marriage Law.

Full Text:

PDF

References


Damayanti, R. (2015). Kajian Akademis Rencana Program 30 Tahun Menghadirkan Manusia Indonesia Baru (Peluang Pengkondisian Perkawinan Antar Etnis, Ras, Bangsa dan Agama Di Indonesia). Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.

Darda Pasmatuti. (2017). Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Status Anak. Jurnal Cendikian Hukum, 3(1).

Farid, M. (2015). Interpretasi Hakim Tentang Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Purwekerto). Jurnal Idea Hukum, 1(2).

Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. Soumatera Law Review, 1(1).

Handayani, R. (2014). Perkawinan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam. Parental, 1(3).

HS, S. (2002). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

Ibarhim, Nurbaeti, Y. (2012). Tinjauan Yuridis Hak Anak Dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Legalitas, 3(2).

Jasmir. (2018). Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha. Soumatera Law Review, 1(1).

Kustini. (2013). Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litabang Dan Diklat puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Laurensius Arliman S, F. D. (2015). Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan. Jurnal Al-Adalah, 12(4).

Martinelli, I. (2016). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Jurnal De Lega Lata, Jurnal De(1), 2.

Putri, R. P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. Soumatera Law Review, 1(1).

Rahmat Fauzi, F. (2018). Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017). Soumatera Law Review, 1(2).

S, L. A. (2016). Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Yogyakarta: Deepublish.

Sartini, A. B. A. dan S. (2016). Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Persepktif Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Legalitas, 8(1).

Situngkir, D. A. (2918). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. Soumatera Law Review, 1(1).

Sochmawardiah, R. A. (2013). Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Rasial Di Indonesia Pada Era Reformasi. Universitas Indonesia.

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia JJurnal Ilmu Hukum, 8 (1), 15–35.

Sri Budi Purwaningsih. (2014). Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Rechtsidee, 1(1).

Tanuwidjaja, T. H. (2015). Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (a) KHI Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda dan Ben Kasyafani. Refleksi Hukum, 9(1).

Yohanis. (2018). Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisime Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksanaanya). Soumatera Law Review, 1(1).

Yuni, L. A. (2010). Kompatibilitas KHI Dengan Konvensi Perempuan. Mimbar Hukum, 22(2).

Yunita, T. L. (2008). Peranan Komisi Perlimdungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah.




DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Laurensius Arliman S

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh