PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEKERJA DAN PERUSAHAAN TENTANG HAK ATAS INFORMASI
Izza Hasna Fuada(1*)
(1)
(*) Corresponding Author
Abstract
The Disputes between employees of PT. Pos Indonesia (Persero) and PT. Pos Indonesia (Persero) Regional II Padang were happened by the failure of workers in the selection to be Head of Subdivision Post Office, in particular with the medical test. The dispute unfortunately was also escalated by the request for information disclosure which is not granted by the committee. The study aims to is address on the question on how to resolve disputes between workers and companies about the right to information on the final recruitment’s selection of employees in particular with PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) for head of subdivision in the post office. Aside of that, the author also would like to know whether the legal consequences of the central information commission’s decision number: 1356/KIP-PS-A-M/2014 in resolving disputes between workers and companies on the right to information. By using the empirical juridical methods, the result shows that the dispute between workers and PT. Pos Indonesia (Persero) companies Regional II Padang can be settled by the Central Information Commission on Mediation and public information is a right for public as also regulated in Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Agus Widjayanto et.al, Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2015
Dyah aryani et.al, Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif (Putusan Komisi Informasi dari Proses Adjudikasi Nonlitigasi, Memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan), Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta Pusat, 2014
Dyah Aryani dan Yhannu Setyawan, Buku Saku Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2015
Evy Trislo D, Kajian Kelembagaan Komisi Informasi, Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2015
Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab sekitar Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2008
Jurnal
Afrizal dan Sudarman, 2017, Peningkatan Kepatuhan Badan Publik Dalam Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat, Volume 3 Nomor 1, Jurnal Community
Ahmad Subhan, 2016, Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintah, Vol.21/No.3, Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan.
Angretta Lolita dan Muhammad Abudan, Kewenangan Komisi Informasi Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus : Forum Diskusi Suporter Indonesia Melawan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), Jurnal Hukum Adigama
Ari Cahyo Nugroho, 2017, Komunikasi Kelompok, Diskursif, dan Public Space (Studi Kasus Fenomena Eksistensi Diskursif di lingkungan KIP daerah Provinsi Bengkulu), Vol 21 No. 2, Jurnal Studi Komunikasi dan Media
AS DW, P Harsasto, N Marlina, “Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Tengah,” (2016), Jurnal Of Politic and Goverment Studies 6
Fauzi Syam, 2015, Hak Atas Informasi dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi, Volume VIII Nomor I, Jurnal Inovatif
Krisdawati Sadhana, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, CV. Citrab Malang, Malang, 2010, hal. 132
Muhammad Usman Noor, 2019, Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade UU Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 7 No. 1, Khizanah a-Hikmah, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan
Suhendar Ade, “Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governace (Implementasi UU No. 14 Tahun 2008), Jurnal Keterbukaan Informasi Publik
Renowati, Endang, “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance antara Das Solen dan Das Sein” (2012), Jurnal Perspektif”
Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Tentang Ketenagakerjaan
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Peraturan Komisi Inforamsi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.225
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh
Indexing by
