THE DISTINCTION LAW OF PROCEDURE OF CORRUPTION CASE AND THE GENERAL COURT IN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
Sukmareni Sukmareni(1*), Roni Efendi(2), Riki Zulfiko(3)
(1) Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat
(2) Fakultas Syariah IAIN Batusangkar
(3) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Muchlis Hasan, (2017) Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Al Hikam, ISSN 2089-0974, Volume 1 No 3, 2017
Ahmad Mujahidin, (2007). Peradilan Satu Atap di Indonesia,. PT Refika Aditama: Bandung.
Artidjo Alkostar. (2013). Korupsi Sebagai Xtra Ordinary Crime, Makalah, Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia.
Debby Natalia. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen Vol.Iv/No.1/No.1/Jan-Mar/20151441, Hlm 144, 149
H. Nurdin. (2019) Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman Meraja Journal, Vol. 2, No. 2, Juni 2019
Igm Nurdjana, (2010). Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”,. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Kurniasanti, Joko Setiyono, (2020). Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access:
M, Yahya Harahap, (2009). Hukum Acara Perdata, Siar Grafika; Jakarta.
M. Agus Santoso. (2012). Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012
Nico Ngani, (2012). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustitia,
Nurhayani, (2015) Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia , Jurnal IUS, Hukum dan Keadilan, E ISSN: 2447-815X P-ISSN: 2303-3827, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Iniversitas Mataram, Vol 3.Nomor 1 (2015)
Rikhi Benindo Maghaz. (2019). Permasalahan Penuntutan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang, JCH (Jurnal Cendikia Hukum) Volume 4 Nomor 2 Maret 2019 e-ISSN :2580-1678 dan ISSN : 2355-4657
Sri Ayu Astuti. (2017). Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace) Pagaruyuang Law Jurnal Vol 1 No 1 Juli 2017
Suwardi, Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak) https://media.neliti.com/ media/publications/10679-ID-pelaksanaan-asas-peradilan-cepat-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-studi-terha.pdf,
Tata Wijayanta dan Ari Hernawan. (2014) Studi Evaluatif Peran Hakim Ad Hoc Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta, Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014.
Mudzakkir, (2011). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction) Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 8 No 2. Juni 2011, Hlm 31, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/360/242).
Kajian Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kemitraan dan LIPI, Jakarta, 2008, hal.3-4. dalam Topo Santoso, Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang Jakarta, 2011
DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v6i2.337
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh
Indexing by