POLICY OF ESTABLISHING THE DATE OF THE PAYMENT OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAXES IN INDRAGIRI HILIR DISTRICT
Budi Suprianto(1*)
(1) Universitas Lancang Kuning
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1).
Aneta, A. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik, 1(1).
B. Cakoro, B., H. S. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 1(1).
Bohari. (2012). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif,. Jakarta: Kencana.
Eliana, dkk. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Simeulue Barat). Jurnal JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business, 2(1).
Hermansyah, A. A. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Despenda Kota Makassar,. Hasanuddin.
Murtopo. (2009). Peranan Pajak Dan Retribusi Untuk Menunjang Keuangan Daerah, Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Yogjakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
Nurhemi, G. S. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 18(2), 183–206.
Pasal 101 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Pranadata, I. G. P. (2014). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelayanan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu”,. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
Primandari, A. H. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap),. Diponegoro Journal Of Accounting, 1(1).
Pudyatmoko, Y. S. (2002). Pajak Bumi dan Bangunan (Studi terhadap Penetapan Batas Akhir Pembayaran tentang Pajak),. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Roy Kelly. (1998). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,. Jakarta: UI Press.
Rudi Saputro, D. (2016). Efektivitas Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan PAD. Jurusan Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis.
Siti Munawaroh, Roliah Nuryantika E, Santy Rahayu, Shanty Puspita Sari, S. R. (2014). Dampak Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Peluang dan Tantangan. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, 2(1).
Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 15(2).
Sutendi. (2009). Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
W. Putra, E. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Pers.
Wanto, Alfi Haris, A. A. S. (2017). Implementasi Program Banyuwangi Mengajar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 3(2).
Widodo, W. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.
DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v8i1.584
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 JCH (Jurnal Cendekia Hukum)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh
Indexing by